The Definitive Guide to reformasi intelijen

The Definitive Guide to reformasi intelijen

Blog Article

Societal businesses permitted to engage in financial activities only through company subsidiary..

Di tengah proses transisi kekuasaan dari Presiden Joko Widodo ke Prabowo Subianto, tugas memberikan analisis ancaman tersebut menjadi krusial. Meski masih diperdebatkan apakah ancaman tersebut sifatnya harus eksternal atau bisa juga inside, berbagai permasalahan ekonomi yang muncul belakangan ini bisa jadi merupakan simptom dari kinerja intelijen yang belum ajeg.

[30] Throughout the reign of President Abdurrahman Wahid, conflicts in excess of ethnic challenges in Kalimantan and spiritual issues in Maluku transpired. My expertise of staying Portion of among the palace’s details resources At the moment displays which the President lacked the support of valid facts from the field, was unable to regulate armed forces manoeuvers that worsened the conflict by turning it into a company arena, and unsuccessful To optimize the outcome of intelligence operations for avoidance and creation of normal conditions. The impression of the President like a defender of spiritual and ethnic minorities, able to orchestrate reform, was ‘thwarted’ from the devices in The federal government businesses At the moment.

Intelijen sebagai pilar utama keamanan nasional, harus mampu menjadi senjata pamungkas demi kepentingan negara. Tidak sebaliknya intelijen yang seharusnya menjadi challenge resolving malah asik menjadi problem using.

Pengalaman Amerika Serikat, bagaimana intelijen mengemban kepentingan politik negara, terlihat ketika intelijen berperan untuk menumbangkan paslon partai demokrat Gary Warren Hart yang digadang-gadang calon kuat presiden AS pada pilpres 1988, mengingat masih ada kepentingan very important AS yang harus diemban oleh incumben Goerge Bush sebagai pesaing dari partai republic.

State Administrative: This court is recognized by advantage of Legislation No. eight of 1986 on Condition Administrative periksa di sini Court docket, as Finally amended by Legislation No. 51 of 2009. It's the forum to obstacle public administrative decree, that is defined to be a prepared selection issued by a system or official of general public administration, which is made up of an act of general public administration determined by the prevailing laws and rules, which can be concrete (or specified), individual, and last, which provides lawful implications to an individual or even a civil legal entity.

Lembaga intelijen sendiri justru dianggap terlibat mengambil bagian dari agenda “politisasi vaksin.” Beberapa waktu lalu BIN bersama mantan Kemenkes Terawan memaksa agar vaksin nusantara segera mendapatkan pengakuan dari BPOM. Dengan label “karya anak bangsa” banyak pihak (termasuk BIN) memaksa BPOM untuk melakukan uji lebih lanjut.

Konsep intelijen dalam memori kolektif rakyat Indonesia cenderung bermakna negatif karena dikaitkan dengan pekerjaan dinas rahasia pemerintah yang menangkap, menyiksa, dan bahkan melenyapkan lawan-lawan politik pemrintah yang tengah berkuasa. Praktek-praktek ini sering terjadi di masa lalu, bahkan masih ada di period reformasi saat kematian aktivis HAM Munir dikaitkan dengan aparat intelijen BIN.

Indonesia harus mampu memperkuat intelijen negara guna mewaspadai dan mengantisipasi terjadinya pendadakan strategis. Intilijen harus mampu menjalankan fungsinya yaitu penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan.

Paska 27 tahun perjalanan panjang reformasi, cita-cita reformasi memang belum mati, tapi reformasi hidup dilingkungan yang sama sekali bukan habitatnya. Begitu pula wajah intelijen negara yang bopeng terjangkit virus “politik ugal-ugalan”, akibat pandemi selama rezim Jokowi.

harus mampu atau bahkan harus disumpah agar tidak menggunakan intelijen demi kepentingan politis pribadi atau kelompoknya.

Hal ini menjadi tantangan mengingat secara riil ada efisiensi anggaran yang berpotensi memotong kemampuan pengelolaan jaringan oleh anggota badan intelijen tersebut. Bukan rahasia jika anggaran BIN di periode sebelumnya sangat besar.

Bukan berarti praktik intelijen dapat dilaksanakan secara semena-mena. Foundation etis praktik intelijen sangat jelas dan gamblang dalam Pembukaan UUD 1945 yang berbunyi

Citizens are generally aware about community participation mechanisms. For instance, civil society actively brought community information and facts lawsuits ahead of the Public Info Commission as allowed less than Regulation No. 14/2008 around the Disclosure of General public Information and facts. However, The federal government often unilaterally categorizes “community company” as exempt for motives like maintaining “countrywide economic resilience.